KEDUDUKAN TANAH DRUWE PURA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan bendesa adat selaku kepala adat terhadap tanah druwe Pura dan kedudukan tanah druwe Pura setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bendesa Adat selaku Kepala Adat memiliki peranan besar akan keberadaan tanah druwe Pura namun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah druwe Pura itu sendiri, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pemungutan hasil. Bendesa Adat hanya memiliki kewenangan untuk mengatur cara pengelolaan tanah tersebut dengan baik yang pengelolaannya diserahkan kepada warga Desa setempat serta tokoh agama dari masing-masing Pura untuk mengerjakan maupun mengatur hasil dari tanah tersebut untuk keperluan upacara keagamaan rutin serta perbaikan Pura dan dengan diakuinya keberadaan hak ulayat dan hak-hak lainnya yang serupa dalam UUPA, maka tanah druwe Pura yang pada dasarnya merupakan bagian dari tanah hak ulayat memiliki kepastian hukum. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/ 1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka tanah druwe Pura dapat didaftarkan dan disertifikatkan dengan dasar hak milik.