EFEKTIVITAS PERATURAN NOMOR 50 TAHUN 2011 TERHADAP KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL KINTAMANI, DANAU BATUR DAN SEKITARNYA

  • I Made Dwija Suastana Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
Keywords: Efektivitas, Pembangunan, KSPN

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional 2010 – 2025, Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 Terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Batur Dan Sekitarnya dan Bagaimana Akibat hukumnya terhadap kultur masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya. KSPN menjadi fokus pengembangan pariwisata sesuai amanat pada PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, untuk itu perlu dilakukan Perancangan Kawasan Strategis Pariwisata.Pelaksanaan PP No.50 Tahun 2011 masih belum efektif karena masyarakat di kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya masih banyak yang belum mengetahui dan dengan diberlakukannya KSPN di Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya, mengakibatkan terjadinya perubahan peta kawasan dimana kultur masyarakat sebelum ditetapkannya sebagai KSPN, masih banyak yang melakukan penambangan galian C secara liar dan tata kota masih semrawut. Setelah ditetapkan sebagai KSPN, Kawasan Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya sudah mulai tertata dan tidak diperbolehkan lagi ada penambangan galian C secara liar.

References

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Teory), dan Teori Peradilan (Judical Prudence), Prenada Media Group, Jakarta
Anton M. Moeliono, dkk, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
A J Muljadi, 2009, Kepariwisataan dan Perjalanan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
Andi M Sammeng, 2001, Cakrawala Pariwisata, Balai Pustaka, Jakarta
Bambang Sunaryo, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Cetakan 1, Gava Media, Yogyakarta
Baiquni, M dan Susilawardani, 2002, Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia, Transmedia Globla Wacana, Yogyakarta
Damanik, J, & Teguh, F, 2012, Manajemen Destinasi Pariwisata, Sebuah Pengantar Ringkas, Kepel.Press, Yogyakarta
Darma P., Pitana, I.G. 2010, Pariwisata Pro-Rakyat: Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Diarta, I Ketut Surya dan I Gde Pitana, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, ANDI, Yogyakarta
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
Disbudpar Kabupaten Bangli, Retribusi DTW Kabupaten Bangli Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bangli
Disbudpar Kabupaten Bangli, Retribusi DTW Kabupaten Bangli Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bangli
Disbudpar Kabupaten Bangli, Retribusi DTW Kabupaten Bangli Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bangli
Happy Marpaung, 2002, Pengetahuan Kepariwisataan, Alfabeta, Bandung
Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
Herman Haeruman, 1999, Penatanaan Ruang Dalam Era Otonomi Daerah yang Diperluas. Bahan dipersiapkan untuk Artikel di Buletin Tata Ruang Serasi, Volume 1 No.3 diterbitkan sebagai majalah berkala oleh Kantor KLH, Jakarta
I B Wyasa Putra, dkk, 2001, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Adiama, Bandung
Ibrahim, 2003, Global Batur Geopark Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, Bangli
Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2012, Teori Hans Kalsen Tentang Hukum, Konstitusi Press (Konpress)
Lawrence M. Friedman, terjemahan M. Khozim, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung
Madiun, N., 2008, Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua (Peanrspektif Kajian Budaya). Desertasi. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Tidak diterbitkan
Mertha I Wayan, 2015, Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkualitas, Desertasi Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata, Denpasar
Muhamad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Hidup. PT Refika Aditama, Bandung
Oka Prasiasa, Dewa Putu, 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat, Salemba Humanika, Jakarta
Otje Salman, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama, Bandung
Pemerintah Kabupaten Bangli, 2012, Tatakelola Destinasi Pariwisata Kintamani; Membangkitkan Kembali Kepariwisataan Kintamani, DMO Cluster, Pemerintah Kabupaten Bangli

Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Salah Wahab, 1998, Manajemen Kepariwisataan, PT Perca Jakarta
Sulisyowati Irianto & Shidara, 2009, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Sukanto, 1983, Beberapa Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Analisa, Yogyakarta
Supriyadi, 2008, Aspek Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Aset Daerah, Desertasi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
Tim Penyusun Laporan Akhir, 2016, Perencanaan Dan Perancangan Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya, PT.Daya Cipta Dianrancana, Bandung
Talcott Parsons, 1975, Social System and Evoulution of Action Theory, The Free Press, New York
Takdir Rahmadi, 2013, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
Wardiyanta, 2006, Metode Penelitian Pariwisata. CV Andi Offset, Yogyakarta
Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah
I Wayan Mertha, Universitas Udayana 2016, Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkualitas, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
Ketut Joshua Heningpraja S., 2015, Persepsi Stakeholder Terhadap Penetapan Kawasan Besakih – Gunung Agung Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali,Program Studi Pembangunan Wilayah, Universitas Gajah Mada
Tim Gabungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali – Kementerian Pariwisata – Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, 2016, Perencanaan dan Perancangan Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani – Danau Batur dan Sekitarnya
I Made Darmaja dkk, 2016, Model Kemasan Wisata Batur Global Geopark Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Kintamani, Universitas Udayana
Ni Luh Putu Agustini K., 2016, Manajemen dan Pencitraan Destinasi Kintamani Menuju Pariwisata Berkelanjutan, Universitas Udayana
Ni Made Ary Widiastini, 2013, Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata Desa Batur Tengah Kintamani Berbasis Masyarakat Lokal, Universitas Pendidikan Ganesha
Published
2023-10-01
How to Cite
[1]
I. M. Dwija Suastana, “EFEKTIVITAS PERATURAN NOMOR 50 TAHUN 2011 TERHADAP KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL KINTAMANI, DANAU BATUR DAN SEKITARNYA”, vw, vol. 6, no. 2, pp. 183-195, Oct. 2023.