PLURALISME UMAT BERAGAMA DI DESA EKASARI, KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA

Abstract

Tulisan ini membahas kehidupan masyarakat yang sangat plural, baik perbedaan karena suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, terlebih-lebih perbedaan paham dan agama, sangat rawan timbulnya konflik dan pertentangan. Di bidang kehidupan agama, sikap intoleransi dan saling bermusuhan, bisa saja timbul karena terjadinya gesekan-gesekan akibat perbedaan paham, penyebarluasan paham agama, ataupun pelaksanaan ibadat oleh masing-masing pemeluk agama. Hal tersebut terlihat dalam penulisan artikel ini yang berlokus di Desa Ekasari. Moderasi yang terjalin hingga kini tidak terlepas dari histori sosial. Dari sejarah Desa Ekasari dapat diketahui bahwa umat Hindu lebih dulu mendiami desa ini, kemudian disusul umat Katolik. Akan tetapi, kedatangan umat Katolik di desa ini murni karena migrasi penduduk dari Abianbase, Dalung, bukan karena perintah raja atau perang melawan VOC. Artinya, ikatan sejarah tersebut lebih didasari kerja sama sosial antara umat Hindu dan umat Katolik dalam membangun Desa Ekasari dari wilayah hutan menjadi seperti sekarang. Dengan kata lain, sejarah sosial lebih dominan dibandingkan sejarah politik, walaupun fakta sejarah ini dipandang juga berpengaruh terhadap kerukunan hubungan umat beragama di Desa Ekasari. Karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan analisa deskriptif pendekatan interpretatif. Adapun rangkaian tahapan tersebut adalah mereduksi data, mendisplay data, memverifikasi data dan menginterpretasi data penelitian. Pluralisme di Desa Ekasari telah terjadi sejak puluhan tahun dan masih menjadi sejarah sosial proses keberagaman mereka dalam bidang agama. Toleransi tinggi mereka terapkan guna menjadi pusat percontohan dalam membangun sebuah moderasi. Adapun yang melatarbelakangi internalisasi pluralisme di Desa Ekasari meliputi sejarah sosial, kesepahaman ideologis, dan faktor didaktis yang mendasari dan memperkuat dalam menjaga toleransi yang sesuai dengan semboyan Pancasila yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.